kepulauanseribu.net – Legislator DKI Jakarta, Ismail, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, agar melakukan kajian yang matang sebelum melanjutkan rencana pembangunan lumbung pangan di Kepulauan Seribu. Ismail menekankan pentingnya kajian mendalam dan bukan hanya berdasarkan keinginan sesaat. “Setiap rencana di Kepulauan Seribu harus didasarkan pada kajian yang mendalam, tidak hanya berdasarkan keinginan sesaat,” ujar Ismail kepada wartawan pada Rabu (20/3/2024).
Ismail berpendapat bahwa pembangunan lumbung pangan tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga kemungkinan penggunaan dana APBD DKI. Oleh karena itu, menurutnya, proyek tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. “Kita berbicara tentang investasi yang melibatkan dana swasta dan kemungkinan dana APBD. Ini harus bertanggung jawab. Jadi, kajian komprehensif untuk pengelolaan atau optimalisasi Kepulauan Seribu adalah syarat mutlak,” tegas Ismail.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI ini menyampaikan keraguan atas kelayakan lumbung pangan di Kepulauan Seribu. Ia menggarisbawahi bahwa kebutuhan pangan di sana masih terbatas, dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan daratan Jakarta. “Wacana menjadikan Kepulauan Seribu sebagai lumbung pangan itu sah, namun pertanyaannya adalah apakah itu memungkinkan? Mengingat saat ini kebutuhan pangan lokal saja masih terbatas dan harganya lebih tinggi daripada di daratan. Apakah ini tidak akan menimbulkan biaya tambahan?” tanya Ismail.
Sebelum memprioritaskan pembangunan lumbung pangan, Ismail menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu memastikan bahwa kebutuhan dasar warga Kepulauan Seribu terpenuhi dan akses transportasi telah ditingkatkan. “Bila kebutuhan pangan mudah didapatkan dan transportasi memadai, barulah kita dapat meningkatkan potensi pariwisata Kepulauan Seribu. Kita harus mengevaluasi dan memetakan potensi lokal yang bisa dioptimalkan,” tutur Ismail.
Dia menambahkan, “Setelah itu, kita bisa mulai meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan berdasarkan potensi lokal tersebut.”
Pernyataan Ismail ini disampaikan sehari setelah Heru Budi Hartono, Pj Gubernur DKI Jakarta, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang digelar di gedung Prama Primer Sunter, Jakarta Utara, pada Selasa (19/3/2024). Acara ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.
Heru menjelaskan pentingnya lumbung pangan untuk ketahanan pangan di Jakarta, khususnya dalam menghadapi penipisan bahan pokok secara global. “Mengingat kebutuhan bahan pokok yang semakin berkurang di dunia, kita perlu mempertimbangkan Kepulauan Seribu sebagai lumbung pangan bagi warga DKI Jakarta mulai tahun 2025,” kata Heru Budi dalam keterangan resminya pada Rabu (20/3/2024).
Heru juga menyebut perlunya kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan Kepulauan Seribu menjadi kawasan yang lebih bersih dan tertata. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan mengatasi berbagai tantangan ini melalui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
